Dalam benak Penulis muncul pertanyaan, sehebat dan setinggi apa jabatan si pejabat yang konon
menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bolmong,
Derek Panambunan, sering disebut oleh pemilik dan manajemen PT TMP untuk
menakut-nakuti petugas Disnakertrans. Mungkinkah karena dilindungi oleh pejabat
tersebut, sehingga PT TMP tak pernah “disentuh” oleh instansi terkait dan aparat penegak
hukum?
Sejumlah pertanyaan tersebut terjawab oleh pernyataan beberapa orang
karyawan PT TMP beberapa waktu lalu, yang menyebutkan bahwa pejabat yang sering
disebut oleh pemilik dan manajemen PT TMP, tak lain adalah Bupati Bolaang
Mongondow, Salihi Mokodongan. “Pemilik PT TMP mengaku dekat dan bahkan bermitra
dengan Bapak Bupati,” ujar salah satu karyawan yang meminta namanya tidak
disebutkan.
Dan yang mengejutkan, menurut pengakuan karyawan tersebut, sepekan sebelum
DPRD Bolmong menggelar hearing PT TMP
pada Kamis (17/10) lalu, Salihi sempat terlihat mendatangi PT TMP. “Bupati
datang tanpa pengawalan. Langsung ke ruangan bos, dan kira-kira satu jam
setengah baru keluar. Katanya mau menagih uang pembayaran ikan,” ujarnya.
Dari keterangan beberapa karyawan, kedekatan Bupati dengan pemilik dan
manajemen PT TMP sudah berlangsung lama. Bahkan, menurut mereka, kemenangan
pasangan BERSATU (BERsama SAlihi Mokodongan dan Yanny TUuk) pada Pemilihan
Bupati Bolmong 2011 di Desa Inobonto II, tidak lepas dari dukungan pemilik dan
manajemen PT TMP.
Hal yang tidak bisa dibantah, terkait adanya
kedekatan PT TMP dengan Salihi lanjut mereka adalah fakta masuknya istri
pengurus kapal PT TMP sebagai calon legislatif (caleg) untuk DPRD Bolmong dari
Partai Amanat Nasional (PAN). Masalahnya bukan pada pencalegannya tetapi pada
partai PAN yang mengusungnya. Maklum, di Bolmong partai yang berbasis
Muhamadiyah ini dipimpin oleh Salihi. Dan cerita yang beredar di Desa Inobonto
II, istri pengurus itu mau menjadi caleg, diduga karena ada permintaan langsung
dari si empunya tahta.
Jika benar demikian, kita tidak usah heran melihat
arogansi yang dipertontonkan PT TMP. Ini mungkin alasannya mengapa PT TMP tidak
mau hadir saat diundang hearing oleh DPRD Bolmong.
Keterangan dan pengakuan Badan Lingkungan Hidup
(BLH) Bolmong maupun Sulut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bolmong, Kantor
Pelayanan dan Perizinan Terpadu (KPPT), terkait sejumlah pelanggaran yang
dilakukan PT TMP. Ternyata tak membuat pemilik dan manajemen perusahaan
tersebut introspeksi untuk melakukan perbaikan.
Saat akan dikonfirmasi MT pada Senin (28/10) di
kantor Bupati Bolmong, terkait dugaan adanya dukungan terhadap sepak terjang PT
TMP, Bupati Salihi tidak berada di tempat. Keterangan yang diperoleh dari salah
satu staf di Humas Pemkab menyebutkan Bupati sedang dalam perjalanan menuju
Kota Manado. Bersambung
Tidak ada komentar:
Posting Komentar